Tangis Honorer Ngadu di Kejaksaan Soal Kecewa Seleksi PPPK

oleh
oleh
tersebut.Ketua forum honor daerah Deni Yanti Zubir menangis saat mengadu dihadapan Kejari Hendra Syarbaini, Senin (6/01/25).

Lampung Utara-Salah satu perwakilan honorer menangis dihadapan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, mengadu buntut kekecewaan dengan proses hasil seleksi pengangkatan pegawai PPPK tahun 2024 yang dituding adanya cawe-cawe permainan pihak pemerintah.

Setidaknya 500 orang tenaga honorer yang tergabung dalam forum honor daerah, (honda) tahun 2005 melakukan aksi, sebagai bentuk protes terhadap pemerintah derah Lampung Utara terhadap proses seleksi penerimaan pegawai pppk, Senin 6 Januari 2025.

Masa aksi membawa Keranda, Foto gambar Penjabat Bupati dan tulisan bentuk kekecewaan ketidak adilan hingga membakar keranda tersebut ditengah Jalan.

Massa aksi menduga terdapat Cawe-cawe antar pemerintah daerah dengan pegawai PPPK yang baru saja di terima ditahun 2024 ini.

Kekecewaan massa aksi karena proses seleksi yang di anggap terdapat kejanggalan dan tidak sesuai dengan proses penerimaan yang seharusnya.

Dalam tuntutannya,  forum honorer meminta kepada pemerintah daerah untuk membatalkan hasil tes <span;>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan mengulang proses seleksi.

Masa aksi dimulai dari halaman Stadion sukung kotabumi, mereka pertama mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara, kemudian menuju kantor DPRD.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Hendra Syarbaini menyambut baik pihak pendemo, yang menyerahkan bukti-bukti kejanggalan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut.<span;>Ketua forum honor daerah Deni Yanti Zubir menangis saat mengadu dihadapan jaksa.

Ketua Forum Honorer Kabupaten Lampung Utara, Denis mengatakan, banyak kejanggalan yang terjadi pada proses rekrutmen PPPK Lampung Utara. Mulai dari masa kerja sampai dengan absensi. Sehingga pihaknya menuntut keadilan agar penegak hukum dapat mengusutnya.

Dari hasil pertemuan dengan Kejari nantinya jaksa akan memeriksa data yang di serahkan. Apabila ditemukan kejanggalan Kejaksaan akan membawa dan membahas pada saat rapat dengan forkopimda.

Aksi kemudian dilanjutkan menuju kantor DPRD Lampung Utara yang diterima langsung Ketua DPRD M Yusrizal dan Komisi satu dewan.

Setelah menyampaikan orasi didepan halaman kantor,  beberapa perwakilan dari honorer akhirnya masuk ke ruang rapat DPRD untuk membahas tuntutan masa aksi bersama pemerintah daerah.

Dari beberapa pembahasan akhirnya ditemukan kesimpulan apabila memang ditemukan kecurangan dalam proses seleksi, Kepala BKPSDM Martahan Samosir dan Ketua DPRD M Yusrizal siap mengawal sampai ke pemerintah pusat.

Nantinya di hari kamis 9 Januari 2024 DPRD akan memanggil kembali <span;>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara<span;> dan perwakilan forum honorer untuk membahas lebih lajut untuk menemukan titik temu.

Diketauhi Pemkab Lampung Utara menetapkan rekruktmen ditahun 2024 sesuai kemampuan APBD, CPNS 27 kouta dan PPPK sebanyak  103 dengan pembagian kouta 67 tenaga guru dan 36 tenaga teknis yang tersebar di Organisasi perangkat daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.