Lampung Selatan, Kabarlampung.co –Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bappeda, Rabu 11 Maret 2026. Forum yang diklaim sebagai ruang strategis perencanaan pembangunan ini dihadiri Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Acara tersebut disebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, di tengah seremoni dan berbagai paparan capaian, publik masih menunggu seberapa jauh forum Musrenbang benar-benar mampu menjawab persoalan riil masyarakat di lapangan.
Sebelum memasuki agenda utama, Wakil Gubernur bersama Bupati meninjau sejumlah stan pelayanan publik, mulai dari layanan kesehatan, Samsat keliling, hingga pendataan penduduk oleh Disdukcapil. Sejumlah produk UMKM dan kerajinan Dekranasda juga turut dipamerkan sebagai simbol penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan sejumlah indikator makro yang disebut menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan pada tahun 2025 mencapai 5,71 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen dan rata-rata nasional di angka 5,11 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto juga meningkat dari Rp60,32 triliun menjadi Rp65,66 triliun, dengan realisasi investasi mencapai Rp3,04 triliun.
Meski angka-angka tersebut dipaparkan sebagai keberhasilan pembangunan daerah, sebagian kalangan menilai indikator makro belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara merata. Terlebih, angka kemiskinan di Lampung Selatan masih berada di kisaran 12,05 persen.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah mengklaim berhasil menekan prevalensi stunting hingga 10,4 persen, lebih rendah dibanding rata-rata provinsi yang mencapai 15,9 persen. Pemerintah juga menyoroti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 270,9 kilometer serta penguatan ekonomi desa melalui legalitas 260 Koperasi Desa Merah Putih dan pengembangan kampung nelayan di wilayah pesisir.
Namun, tantangan terbesar tetap pada implementasi program yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dari total 1.169 usulan pembangunan kecamatan serta 412 pokok pikiran DPRD yang masuk dalam pembahasan, publik menanti apakah prioritas pembangunan tahun 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak warga, atau sekadar kembali menjadi daftar rencana di atas kertas.(Gelly)
