
Lampung Utara, Kabarlampung.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara memberikan klarifikasi terkait isu dugaan penerimaan fee sebesar Rp 50 juta dari PT INDOFARM.
Desakan tersebut disampaikan saat HMI menggelar aksi demonstrasi di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Senin (16/11/2026). Aksi tersebut diwarnai pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah daerah.
Koordinator Lapangan aksi, Regi Merdiansyah Abung, mengatakan pihaknya meminta Sekda Lampung Utara memberikan penjelasan terbuka mengenai isu dugaan pemberian fee tersebut.
Menurut Regi, persoalan itu perlu diklarifikasi agar tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Dia juga meminta Sekda menghadirkan pihak-pihak yang mengetahui persoalan tersebut apabila tidak dapat memberikan penjelasan secara langsung.
“Kami meminta Sekda memberikan klarifikasi terkait isu fee Rp 50 juta dari PT INDOFARM. Jika memang tidak bisa memberikan penjelasan, kami meminta pihak-pihak yang mengetahui persoalan ini dipertemukan agar semuanya menjadi terang,” ujar Regi.
Selain persoalan tersebut, HMI Cabang Kotabumi membawa 14 tuntutan yang berkaitan dengan sejumlah persoalan di Kabupaten Lampung Utara.
Salah satu yang turut disoroti adalah pinjaman daerah sebesar Rp 140 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Mahasiswa mempertanyakan transparansi nota kesepahaman (MoU), mekanisme kerja sama, hingga perhitungan pinjaman antara pemerintah daerah dan perusahaan tersebut.
Regi mengatakan mahasiswa sejauh ini hanya mengetahui adanya tujuh proyek infrastruktur yang akan dibangun menggunakan dana pinjaman tersebut. Namun, mereka mengaku belum memperoleh informasi mengenai lokasi dan rincian proyek.
HMI juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi perizinan dan aktivitas perusahaan yang beroperasi di Lampung Utara. Mereka menyoroti dugaan persoalan perizinan PT INDOFARM serta aktivitas pembangunan pabrik tapioka PT SBP di Kecamatan Way Kunang yang dipersoalkan karena diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Di bidang pengadaan barang dan jasa, mahasiswa meminta transparansi proses tender di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Mereka turut menyoroti 24 proyek yang gagal pada 2025 dan meminta pemerintah memastikan tidak ada praktik setoran dalam proses pengadaan.
Persoalan pelayanan publik juga masuk dalam tuntutan. HMI meminta pemerintah mengevaluasi pelayanan di tingkat OPD, kecamatan, hingga kelurahan, termasuk memberikan sanksi kepada aparatur yang tidak menjalankan tugas dan meninggalkan kantor saat jam kerja.
Mahasiswa turut mendesak revitalisasi Pasar Dekon dengan memperhatikan nasib pedagang lama. Mereka meminta pemerintah memastikan kios yang dibangun nantinya tidak dikuasai pihak luar dan memberikan data yang jelas mengenai kondisi serta kebutuhan para pedagang.
Dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), HMI meminta pemerintah menertibkan dugaan pungutan liar terhadap pedagang, termasuk praktik penarikan uang harian atau salar di kawasan Stadion Sukung dan lokasi lainnya.
Terkait pendapatan daerah, mahasiswa meminta pemerintah membuka secara transparan target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Mereka turut mempertanyakan dasar penetapan target PAD 2025 dan 2026 serta meminta penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
HMI juga mendesak pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Mereka meminta pemerintah membuka dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari APBD 2026, perubahan APBD, rencana kerja pemerintah, hasil Musrenbang hingga rancangan APBD 2027.
Di bidang sosial, mahasiswa meminta pemerintah menangani persoalan anak putus sekolah dan anak-anak yang menjadi pengemis. Mereka mendesak instansi terkait memberikan perlindungan serta memastikan anak-anak tersebut mendapatkan hak pendidikan dan kehidupan yang layak.
Selain itu, HMI mengusulkan evaluasi dan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan efisiensi anggaran, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang menjadi perhatian mahasiswa.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa turut menyoroti isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan meminta aparat kepolisian memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Mereka juga mendesak pemberantasan peredaran narkoba hingga ke jaringan bandar besar serta meminta adanya penindakan terhadap dugaan pungutan liar dalam pelayanan lalu lintas.
Tak hanya itu, HMI meminta aparat penegak hukum menuntaskan sejumlah perkara kriminal yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya dugaan pencabulan di lingkungan Pondok Pesantren Walisongo, kasus pembunuhan seorang pedagang pada 2020 di wilayah Bukit Kemuning, serta penemuan jasad bayi di Kali Puntung pada 14 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Lampung Utara menemui mereka. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Mahasiswa mengaku kecewa karena aspirasi yang mereka sampaikan tidak mendapat tanggapan langsung dari pimpinan daerah.
HMI Cabang Kotabumi menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar untuk mendesak pemerintah daerah menanggapi 14 tuntutan yang telah disampaikan. (Ridho/Adi)








