Lampung Selatan, Kabarlampung.co – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjamin kesehatan dan asupan gizi siswa justru menuai kecaman keras di SD Negeri 1 Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan.
Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) Kedaton Dua Yayasan Kemala Bhayangkari akhirnya angkat bicara dan meminta maaf setelah terbukti mendistribusikan makanan tidak layak konsumsi kepada siswa.
Kepala SPPG Kedaton Dua, Aldi Koko Yulius, mengakui adanya menu bermasalah berupa tahu berjamur dan buah jeruk yang mulai membusuk yang tetap dibagikan kepada anak-anak sekolah dasar.
Pengakuan ini sekaligus menegaskan lemahnya pengawasan dalam program yang menyasar kelompok rentan, yakni siswa usia dini. Alih-alih menjamin standar keamanan pangan, Aldi berdalih bahwa persoalan muncul akibat buruknya manajemen distribusi.
Banyaknya jumlah paket yang harus dikirim disebut menjadi alasan keterlambatan dan menurunnya kualitas makanan. Dalih ini justru menuai sorotan, mengingat proses distribusi seharusnya telah diperhitungkan secara matang sejak awal pelaksanaan program.
“Seharusnya bisa diantisipasi dengan pengecekan ketat di setiap tahapan,” ujar Aldi, mengakui bahwa sistem pengawasan internal gagal bekerja optimal.
Pasca temuan tersebut, SPPG Kedaton Dua mengklaim telah melakukan evaluasi total terhadap tim relawan lapangan dan berjanji memperketat pengawasan, termasuk melakukan pemeriksaan keamanan pangan secara berkala. Namun, janji evaluasi ini dinilai terlambat setelah makanan tak layak telanjur dikonsumsi siswa.
Lebih jauh, Aldi menyatakan kesiapan pihaknya untuk bertanggung jawab apabila ditemukan dampak kesehatan atau kasus keracunan pada siswa. Pernyataan ini kembali memantik kritik, karena pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar respons setelah risiko terjadi.
Sebelumnya, wali murid dan dewan guru SDN 1 Way Urang melayangkan protes keras setelah menemukan makanan berjamur dan buah busuk dalam paket MBG. Mereka menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian serius yang membahayakan kesehatan anak-anak, sekaligus mencederai tujuan mulia program bantuan gizi.
Para orang tua mendesak agar pemerintah dan penyelenggara tidak lagi menjadikan alasan teknis sebagai pembenaran, serta meminta pengawasan ketat dan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Program yang menyasar anak-anak, tegas mereka, tidak boleh dijalankan dengan standar asal-asalan.(RY)
