FGD ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan pandangan terkait arah perubahan regulasi otonomi daerah.
Pembahasan difokuskan pada penataan daerah, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta fleksibilitas perangkat daerah.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menilai revisi aturan penting untuk menjawab tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan.
Isu pemekaran wilayah dan tumpang tindih kewenangan juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut.
FGD diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat peran daerah dalam sistem otonomi.
Melalui forum ini, pemerintah daerah mendorong otonomi tetap memberi ruang kemandirian tanpa lepas dari arah pembangunan nasional. (Gelly)
