Bandarlampung, Kabarlampung.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan pembangunan Zona Integritas (ZI) tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol belaka. ZI harus menjadi gerakan nyata yang mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja aparatur secara menyeluruh.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat pencanangan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026).
“Zona integritas ini bukan sekadar ikrar atau spanduk. Ini harus menjadi kebutuhan dan komitmen bersama untuk berubah,” tegasnya.
Marindo menekankan, perubahan tersebut harus diwujudkan melalui cara kerja yang lebih profesional, transparan, dan berbasis digital. Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci untuk menutup celah penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Sistem yang terintegrasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Ini langkah konkret mencegah praktik yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran strategis BKD sebagai pusat pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, ia menyebut BKD sebagai “jantung” reformasi birokrasi di Pemprov Lampung.
“BKD ini bukan OPD biasa. Dari sinilah kualitas ASN ditentukan. Kalau tata kelolanya baik, maka pelayanan publik juga akan ikut baik,” katanya.
Menurutnya, kualitas manajemen kepegawaian akan berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh proses seperti mutasi, pelantikan, hingga pengangkatan pejabat harus dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi.
“Semua harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Selama ini kita pastikan clear and clean,” tambahnya.
Melalui pencanangan Zona Integritas ini, Pemprov Lampung berharap reformasi birokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi melalui aparatur yang berintegritas, sistem digital yang transparan, serta budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. (Puji)
