Bandarlampung, Kabarlampung.co – Gelombang protes mahasiswa kembali menggema di Provinsi Lampung. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan membawa tajuk “Lampung Tarik Mandat”, Senin (15/6/2026), sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Aksi tersebut menjadi penegasan bahwa ruang demokrasi masih hidup. Mahasiswa menyatakan rakyat tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengoreksi arah kebijakan negara ketika beban hidup kian berat, lapangan pekerjaan semakin sempit, dan suara masyarakat dinilai kerap diabaikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa terlebih dahulu berkumpul di Museum Lampung sebelum bergerak menuju Kompleks Kantor Gubernur Lampung dan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Dengan membawa spanduk, poster, serta tuntutan politik, mereka menyerukan pentingnya persatuan dalam mengawal masa depan bangsa.
Presiden BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, menyebut aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan panggilan moral agar masyarakat tidak bersikap apatis terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
Menurutnya, masyarakat perlu menjaga solidaritas, menyuarakan aspirasi secara bertanggung jawab, serta mengawal jalannya pemerintahan karena diam bukan lagi pilihan ketika masa depan sedang dipertaruhkan.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin menekan. Harga kebutuhan pokok yang tinggi, nilai rupiah yang menjadi sorotan, hingga sulitnya memperoleh pekerjaan disebut sebagai kenyataan yang harus dijawab melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Mereka menegaskan, kehadiran di jalan bukan didasari kebencian terhadap negara, melainkan bentuk kepedulian agar pemerintah kembali mendengar suara masyarakat. Bagi mahasiswa, suara rakyat tidak boleh dibungkam, keadilan tidak boleh dikesampingkan, dan perubahan harus terus diperjuangkan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
• Menjadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
• Menurunkan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).
• Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
• Merevisi Undang-Undang Polri serta menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
• Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan.
• Mewujudkan penegakan hak asasi manusia yang adil dan sejati.
Melalui “Lampung Tarik Mandat”, mahasiswa berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kegelisahan publik. Sebab, bagi mereka, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga memastikan kekuasaan tetap berjalan di bawah pengawasan rakyat. (Puji/Adi)
