Pesisir Barat, Kabarlampung.co – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bergerak memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperketat pengawasan perizinan. Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat Tim Optimalisasi PAD dan Pengawasan Perizinan yang dipimpin langsung Bupati Pesisir Barat di Lantai 4 Gedung Marga Sai Batin, Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (22/6/2026).
Rapat yang dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu memfokuskan pembahasan pada upaya menggali potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Sejumlah sektor menjadi perhatian utama, mulai dari optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hingga peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan.
Dalam forum tersebut, tim memaparkan hasil evaluasi penerimaan daerah beserta berbagai kendala yang masih menghambat peningkatan PAD. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Bupati menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antarperangkat daerah, instansi terkait, serta dukungan pelaku usaha.
Optimalisasi pendapatan harus berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang profesional dan kemudahan berusaha yang tetap berlandaskan aturan.
Selain membahas sumber-sumber pendapatan, rapat juga menyoroti pentingnya pengawasan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang sehat, tertib, dan kondusif. Pengawasan yang efektif dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Melalui Tim Optimalisasi PAD dan Pengawasan Perizinan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan, serta melakukan evaluasi secara berkala. Upaya tersebut diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sebagai bagian dari langkah nyata memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Pesisir Barat serta mewujudkan tata kelola perizinan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. (Liliana/ Nursirwan)
