Medan, Kabarlampung.co – Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno sekaligus penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).
Sidang pleno tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi strategis yang disepakati pemerintah kota se-Indonesia sebagai bahan masukan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi itu mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi pemerintahan berbasis digital, penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal yang inklusif, penataan tata ruang dan kerja sama pembangunan kewilayahan, serta penguatan advokasi hukum bagi pemerintah daerah.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut merupakan komitmen bersama pemerintah kota untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Rangkaian Rakernas XVIII APEKSI secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bandarlampung dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah, mendorong lahirnya inovasi tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui hasil Rakernas XVIII APEKSI, pemerintah kota berharap seluruh rekomendasi yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan nasional yang mampu mempercepat pembangunan daerah, memperkuat daya saing kota-kota di Indonesia, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. (Rls/Puji)
