Lampung Utara, Kabarlampung.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi menyoroti sejumlah persoalan dalam pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi.
HMI mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak sekadar hadir secara seremonial, tetapi mengambil peran nyata dalam memperkuat program pembinaan di balik tembok Lapas.
Sorotan itu disampaikan dalam dialog kolaboratif yang mempertemukan HMI Cabang Kotabumi, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan jajaran Lapas Kelas IIA Kotabumi di Aula, Rabu (30/9/2026).
Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi, Bayu Iswari, mengatakan pihaknya datang bukan hanya membawa gagasan kegiatan, tetapi juga menyampaikan kritik berdasarkan kondisi yang mereka lihat secara langsung di lapangan.
Menurut Bayu, sedikitnya ada tiga sektor yang membutuhkan perhatian serius, yakni kesehatan warga binaan, pengembangan keterampilan produktif, serta pemasaran produk hasil pembinaan.
“Yang pertama kami lihat masih banyak kekurangan dari sisi kesehatan warga binaan. Kami berharap pemerintah daerah hadir melalui program unggulannya, seperti puskesmas keliling, meskipun seminggu sekali ke Lapas,” ujar Bayu.
HMI Soroti Akses Kesehatan
Persoalan kesehatan menjadi salah satu catatan utama HMI. Bayu menilai warga binaan tetap membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang memadai selama menjalani masa pembinaan.
Karena itu, HMI mendorong Pemkab Lampung Utara memanfaatkan program kesehatan yang dimiliki daerah untuk menjangkau warga binaan secara berkala.
Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dari pemerintah daerah dapat menjadi bentuk konkret perhatian terhadap warga binaan yang sebagian di antaranya merupakan masyarakat Lampung Utara.
Jangan Berhenti di Peternakan dan Pertanian
Selain kesehatan, HMI mendorong pengembangan program kemandirian agar tidak berhenti pada aktivitas produksi semata.
Peternakan ayam petelur dan pertanian di lingkungan Lapas dinilai memiliki potensi untuk menjadi bagian dari pembinaan keterampilan. Namun, hasil produksinya juga perlu diarahkan agar memiliki nilai ekonomi.
Sejumlah produk warga binaan yang disebut Bayu antara lain telur hasil peternakan, Kopi 365, sabun cuci piring hingga sayuran hasil pertanian.
“Produk yang dihasilkan warga binaan bisa disalurkan menjadi nilai ekonomis dan dimarketkan melalui pemerintah daerah,” katanya.
Bagi HMI, persoalannya bukan hanya bagaimana warga binaan menghasilkan produk, tetapi juga siapa yang membantu membuka akses pasar dan memastikan produk tersebut memiliki nilai jual.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengambil peran dalam pemasaran maupun pengembangan UMKM hasil pembinaan Lapas.
HMI Jadi Jembatan, Bukan Sekadar Seremonial
Bayu menegaskan HMI berupaya menjadi jembatan antara Pemkab Lampung Utara dan Lapas Kotabumi. Keterlibatan mahasiswa, menurutnya, harus diarahkan untuk membuka ruang evaluasi sekaligus mendorong pemerintah hadir terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Gagasan tersebut muncul setelah kader HMI melihat langsung aktivitas dan rutinitas warga binaan di dalam Lapas.
Kritik HMI juga menyentuh persoalan jarak antara Lapas dan masyarakat. Tembok tinggi yang mengelilingi Lapas dinilai turut menciptakan persepsi bahwa aktivitas di dalamnya sulit diketahui publik.
Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, Tomi Elyus, mengakui kondisi tersebut. Ia mengatakan keterbukaan dengan melibatkan elemen masyarakat penting untuk memberikan pemahaman bahwa Lapas merupakan tempat pembinaan, bukan sekadar tempat menjalani hukuman.
Menurut Tomi, gagasan kolaborasi bersama HMI dan pemerintah daerah sebelumnya telah direncanakan berdasarkan pengalaman kader HMI yang melihat langsung kondisi di lapangan.
Ia menyebut HMI turut memberikan kritik dan saran untuk pembenahan penyelenggaraan pembinaan di Lapas.
Pemkab Diminta Hadir Lebih Konkret
Sorotan HMI mendapat respons dari Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis. Ia mengatakan pemerintah daerah terbuka untuk bersinergi dengan Lapas dalam memperkuat keterampilan warga binaan.
Hamartoni menilai warga binaan yang merupakan bagian dari masyarakat Lampung Utara tetap memiliki hak mengetahui arah kebijakan dan program pemerintah daerah.
“Warga binaan Lapas Kotabumi berhak tahu. Karena sebagian dari mereka juga merupakan warga Lampung Utara, maka kita sampaikan visi, misi dan program prioritas pemerintah daerah,” kata Hamartoni.
Ia menyatakan Pemkab akan memfasilitasi pengembangan keterampilan warga binaan melalui berbagai sektor, seperti peternakan, pertanian dan perindustrian.
Harapannya, keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.
Hamartoni juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan berharap kegiatan serupa dilakukan organisasi mahasiswa maupun pemuda lainnya dengan turun langsung melihat kondisi warga binaan.
Di sisi lain, persoalan pengelolaan sampah juga masuk dalam pembahasan. Dukungan berupa mobil pengangkut sampah turut dibicarakan untuk menunjang kebersihan lingkungan Lapas.
Dialog tersebut menjadi pintu awal bagi HMI untuk mendorong keterlibatan lebih konkret pemerintah daerah dalam pembinaan warga binaan. Bagi HMI, pembinaan tidak cukup hanya memastikan warga binaan menjalani masa pidana, tetapi juga harus memberi mereka akses kesehatan, keterampilan dan peluang ekonomi agar memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. (Adi/Ridho)
