Lampung Utara, Kabarlampung.co – Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menerapkan evaluasi kinerja setiap enam bulan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama (PPTP) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Kebijakan ini menjadi penegasan bahwa pejabat yang baru dilantik dituntut segera bekerja dan menunjukkan hasil nyata.
Hamartoni melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat eselon II di Ruang Tapis, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Senin (12/10/2026). Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Romli dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Hamartoni meminta para pejabat tidak membuang waktu untuk berlama-lama beradaptasi dengan jabatan baru. Mereka diminta segera menjalankan program kerja, memenuhi target, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, masa evaluasi kinerja kini jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Jika dahulu evaluasi dilakukan dalam rentang dua tahun, kini para pejabat harus siap menjalani penilaian setiap enam bulan.
“Dulu dua tahun, tapi sekarang enam bulan harus dievaluasi,” tegas Hamartoni.
Evaluasi berkala tersebut menjadi instrumen untuk mengukur pelaksanaan tugas, pencapaian program, dan hasil kerja masing-masing pejabat. Dengan mekanisme ini, pimpinan OPD dituntut mampu menerjemahkan program pemerintah daerah menjadi kinerja yang terukur.
Kebijakan tersebut sekaligus menempatkan pencapaian target dan kualitas pelayanan publik sebagai aspek penting dalam penilaian pejabat. Namun, efektivitas penerapannya akan terlihat dari konsistensi evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil penilaian.
Di sisi lain, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Lampung Utara belum sepenuhnya rampung. Hamartoni menyebut masih terdapat satu jabatan yang belum dapat diisi karena menunggu rekomendasi Gubernur Lampung, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara Dinas Kesehatan masi kosong.
Adapun 10 pejabat yang dilantik menempati sejumlah posisi strategis, mulai dari sektor perkebunan, pemerintahan desa, komunikasi dan informatika, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Berikut daftar 10 pejabat eselon II yang dilantik:
1. Maryadi – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
2. Muhammad Erwinsyah – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
3. Kasim – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.
4. Dicky Fahlevi Suudi – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Meity Zahara – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja.
6. Adila Indriani – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
7. Dirgantara – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang.
8. Muhammad Husnan Tamrin, – Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.
9. Biantori – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Hendry Dunant – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dengan evaluasi setiap enam bulan, kinerja 10 pejabat tersebut akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Tantangannya, bukan sekadar menduduki jabatan, melainkan membuktikan capaian kerja dan peningkatan pelayanan publik sesuai target yang ditetapkan. (Ridho/Adi)
