Bandarlampung, Kabarlampung.co – Gerbong mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung kembali bergerak. Wali Kota Eva Dwiana merombak susunan birokrasi dengan merotasi 13 pejabat eselon II yang menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mewakili Wali Kota Eva Dwiana di Gedung Semergou, Kompleks Pemkot Bandarlampung, Jumat (6/11/2026).
Perombakan kali ini terbilang signifikan. Sejumlah kepala OPD bergeser dari jabatan sebelumnya, bahkan beberapa posisi strategis diisi pejabat yang berasal dari instansi berbeda.
Perubahan paling mencolok terjadi di DLH.
Yusnadi Ferianto yang sebelumnya menjabat Kepala DLH kini digeser menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Posisinya digantikan Desti Mega Putri, yang sebelumnya memimpin Bapenda.
Sementara itu, kursi Kepala Bapenda kini dipercayakan kepada Erwin, mantan Kepala Dinas Perdagangan. Jabatan yang ditinggalkannya diisi Ahmad Husna, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian.
Rantai rotasi berlanjut ke Dinas Perindustrian. Posisi tersebut kini ditempati Ariyawan, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Perubahan juga menyasar sektor pendidikan. Muhtadi Arsyat Temenggung yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan kini dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung.
Di sektor ketenagakerjaan, Idham Basyar Syahputra, mantan Kepala Pelaksana BPBD, mendapat mandat baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja menggantikan M. Yudhi. Pejabat yang sebelumnya memimpin Disnaker tersebut kini bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Posisi Kepala Diskominfo juga mengalami pergantian. Rizky Agung Ariesantho, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, kini dipercaya memimpin dinas tersebut.
Sementara Veni Devialesti yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo bergeser menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Rotasi lainnya menyasar sektor pangan dan pengendalian penduduk. Ichwan Adji Wibowo, mantan Kepala Dinas Pangan, kini menempati posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Jabatan Kepala Dinas Pangan diserahkan kepada Riana Apriana, yang sebelumnya memimpin Dinas Koperasi dan UKM.
Sedangkan Muhamad Nur Ramdhan yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dalam sambutan Wali Kota Eva Dwiana yang diwakilkan Sekda Iwan Gunawan, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dan tidak berlama-lama melakukan penyesuaian di tempat tugas masing-masing.
Eva menegaskan, pergantian jabatan harus diikuti peningkatan kinerja, bukan sekadar perpindahan posisi. Para kepala OPD dituntut mampu membaca persoalan, memetakan tantangan, serta bergerak cepat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Segera beradaptasi! Pelajari peta tantangan di instansi masing-masing, kenali potensi serta kendala yang ada, dan langsung tancap gas. Masyarakat Kota Bandarlampung membutuhkan aksi nyata dan respons cepat atas berbagai permasalahan daerah, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik harian,” demikian arahan Eva.
Tak hanya itu, seluruh pejabat eselon II juga diminta bekerja dalam satu garis kebijakan dengan RPJMD serta visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung.
Eva mengingatkan agar tidak ada kepala OPD yang berjalan sendiri atau mengambil kebijakan di luar koridor pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Kinerja para pejabat baru pun dipastikan akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Artinya, jabatan strategis yang kini mereka emban bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui hasil kerja nyata.
Perombakan 13 pejabat ini menjadi ujian bagi jajaran birokrasi Pemkot Bandarlampung. Publik kini menanti apakah rotasi tersebut benar-benar mampu menghadirkan perbaikan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan menjawab persoalan masyarakat, atau sekadar menjadi pergantian nama di kursi jabatan. (Ridho/Puji)
