Lampung Barat, Kabarlampung.co – Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di tengah viralnya rekaman kekerasan berdurasi 5 menit 21 detik, perlindungan, pemulihan psikologis, dan masa depan anak menjadi prioritas utama.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Lampung Barat, Budi Kurniawan, menegaskan bahwa seluruh pihak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik korban maupun anak yang diduga melakukan kekerasan.
Hal itu disampaikannya melalui sambungan telepon, Senin (9/11/2026), menyusul rapat bersama sejumlah pihak untuk membahas penanganan kasus tersebut.
Menurut Budi, hasil kesepakatan rapat menegaskan bahwa pemerintah daerah, pemerintah pekon, serta aparat terkait akan melakukan pendampingan terhadap korban. Pemantauan juga dilakukan terhadap kondisi kesehatan korban melalui layanan medis di rumah sakit agar proses pemulihan berjalan dengan baik.
“Intinya, kita tetap melindungi hak-hak anak dan masa depan mereka, baik korban maupun anak yang diduga sebagai pelaku,” jelas Budi.
Sementara itu, persoalan antara kedua pihak akan kembali dibicarakan melalui musyawarah keluarga dengan harapan dapat menemukan penyelesaian terbaik. Sebelumnya, keluarga korban sempat menolak perdamaian setelah mengetahui isi rekaman video secara utuh.
Budi juga menyoroti penyebaran video kekerasan yang telanjur beredar luas di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak kembali mengunggah, membagikan, maupun menyebarluaskan rekaman tersebut.
Menurutnya, jejak digital yang terus beredar berpotensi memperpanjang tekanan psikologis terhadap anak. Bahkan, ketika korban maupun anak yang diduga sebagai pelaku tumbuh dewasa, rekaman tersebut dikhawatirkan kembali memunculkan trauma, stigma, hingga persoalan sosial di kemudian hari.
“Jangan sampai video itu terus disebarluaskan. Kita khawatir anak-anak ini mengalami trauma mendalam ketika suatu saat melihat kembali kejadian tersebut. Masa depan mereka harus tetap kita lindungi,” tegasnya.
Berawal dari Permainan, Berujung Kekerasan
Budi menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa tersebut bermula ketika sejumlah anak bermain petak umpet. Mereka diketahui bertetangga dan awalnya hanya bercanda seperti anak-anak pada umumnya.
Namun, situasi kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan yang tidak semestinya dilakukan terhadap sesama anak. Ironisnya, kejadian tersebut direkam oleh anak lain hingga akhirnya tersebar dan menjadi perhatian publik.
Peristiwa itu terjadi Selasa (3/11/2026). Dalam video yang beredar, korban terlihat menangis, berulang kali memohon ampun, serta mengalami pukulan, tendangan, hingga injakan di bagian kepala.
Rekaman tersebut memicu keprihatinan masyarakat karena memperlihatkan seorang anak yang tidak berdaya ketika mengalami kekerasan dari teman sebayanya.
Kasus ini sebelumnya sempat diselesaikan melalui kesepakatan damai di tingkat pekon dengan melibatkan keluarga, pemerintah pekon, serta aparat kepolisian dan TNI.
Namun, ayah korban, M. Khoirudin, kemudian menyatakan membatalkan kesepakatan tersebut setelah memperoleh rekaman lengkap berdurasi 5 menit 21 detik. Ia mengaku sebelumnya hanya melihat potongan video sehingga belum mengetahui keseluruhan tindakan yang dialami anaknya.
Keluarga korban selanjutnya meminta agar perkara tersebut diproses melalui jalur hukum.
Pengawasan Anak Tanggung Jawab Bersama
Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa pencegahan kekerasan dan perundungan terhadap anak tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah maupun pemerintah. Diperlukan keterlibatan bersama antara orang tua, masyarakat, pemerintah pekon, tenaga pendidik, dan aparat penegak hukum.
DPPKBPPPA, lanjutnya, juga rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan menyampaikan edukasi kepada guru dan peserta didik mengenai perlindungan anak, bahaya perundungan atau bullying,
penyalahgunaan narkoba, serta berbagai bentuk kenakalan anak yang berpotensi merugikan masa depan mereka.
Ia mengajak para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, termasuk aktivitas mereka ketika bermain di lingkungan tempat tinggal.
“Pengawasan anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, masyarakat, aparat, guru, dan orang tua harus saling berkolaborasi agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Budi juga mengimbau anak-anak maupun orang tua agar tidak takut melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindakan kekerasan, perundungan, maupun perlakuan yang tidak pantas terhadap anak.
Menurutnya, laporan sejak dini sangat penting agar persoalan dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius.
Jangan Jadikan Korban Dua Kali Terluka
Kasus di Batu Kebayan menjadi pengingat bahwa perundungan bukan sekadar candaan atau kenakalan biasa. Kekerasan fisik dan psikologis dapat meninggalkan dampak panjang terhadap tumbuh kembang seorang anak.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa menyebarkan video kekerasan terhadap anak bukan bentuk kepedulian. Justru, tindakan tersebut berisiko memperpanjang penderitaan korban, membuka identitas anak, dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus.
Karena itu, menghentikan penyebaran video, menjaga identitas anak, memberikan pendampingan psikologis, serta memastikan penanganan sesuai ketentuan perlindungan anak merupakan langkah penting yang harus dilakukan bersama.
Sebab, anak yang menjadi korban kekerasan tidak boleh kembali menjadi korban akibat viralnya rekaman yang mempertontonkan penderitaannya. (Lili)
