Bandarlampung, Kabarlampung.co – Suasana haru pecah saat mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Utara, Ahmad Alamsyah, akhirnya menghirup udara bebas setelah hampir 11 bulan mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandarlampung, Selasa (10/11/2026).
Tangis haru dan pertemuan penuh emosional dengan keluarga mewarnai langkah pertama Alamsyah keluar dari balik jeruji besi. Didampingi tim kuasa hukum, ia langsung disambut keluarga yang telah lama menantikan kepulangannya.
Kebebasan tersebut diperoleh setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan vonis bebas terhadap Alamsyah dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara tahun anggaran 2022 senilai Rp2,9 miliar, Senin (9/11/2026) malam.
Putusan itu sekaligus mengakhiri proses hukum yang telah dijalaninya sejak beberapa bulan terakhir.
Saat ditemui usai keluar dari rutan, Alamsyah mengaku bersyukur atas putusan majelis hakim. Ia menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan membuktikan dirinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.
“Secara pribadi saya merasa bersyukur, bisa membuktikan bahwa hal-hal yang didakwakan kepada saya itu semuanya bisa dibuktikan bahwa tidak ada perbuatan yang melanggar hukum,” kata Alamsyah.
Mantan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Lampung itu juga menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk menyalahgunakan anggaran. Menurutnya, perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut dilakukan pihak lain tanpa sepengetahuannya.
Ia menilai pertanggungjawaban pidana semestinya dilekatkan kepada orang yang secara langsung melakukan perbuatan, bukan semata-mata berdasarkan jabatan yang disandang seseorang.
“Artinya apa, perbuatan itu dilakukan oleh orang lain yang tanpa sepengetahuan saya. Jadi bukan pertanggungjawaban secara jabatan, tapi orang yang melaksanakan perbuatan itu,” tegasnya.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Alamsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.
Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan harkat, martabat, serta kedudukan terdakwa.
Alamsyah mengaku sempat mengalami masa-masa berat selama menjalani proses hukum.
Namun, seiring berjalannya waktu, ia memilih menerima keadaan dan mengambil hikmah dari pengalaman yang dialaminya.
Dukungan keluarga disebut menjadi salah satu kekuatan yang membuatnya mampu melewati masa penahanan.
“Tapi seiring berjalannya waktu, saya merenungi bahwa semua ini adalah memang jalan Allah. Mungkin dengan cara seperti ini sebagian dari dosa-dosa saya bisa terhapus dan diampuni,” ujarnya didampingi kuasa hukum.
Kini, setelah dinyatakan bebas, Alamsyah berencana lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga sekaligus memprioritaskan pemulihan kesehatannya.
Ia juga menyampaikan pesan kepada sesama aparatur sipil negara (ASN) agar berhati-hati dalam menjalankan amanah dan kewenangan jabatan. Sebab, menurutnya, penyalahgunaan kewenangan dapat menghancurkan perjalanan karier yang telah dibangun bertahun-tahun.
“Kalau kita terjebak ke dalam penyalahgunaan kewenangan, perjalanan karier yang sudah bertahun-tahun kita pertahankan bakal runtuh seketika,” katanya.
Catatan Rutan: Berperilaku Baik
Sementara itu, Kasubsi Administrasi dan Perawatan (Adper) Rutan Bandar Lampung, Novo Fernando, mengungkapkan Alamsyah mulai menjalani masa penahanan di rutan tersebut sejak 13 Januari 2026.
Selama berada di dalam rutan, Alamsyah disebut tidak pernah melakukan pelanggaran dan memiliki catatan perilaku yang baik.
“Selama menjalani masa tahanan tersebut, alhamdulillah Bapak Alamsyah tidak ada catatan buruk di kami, beliau berperilaku baik,” kata Novo.
Terkait kondisi kesehatan, Novo menyebut Alamsyah telah memiliki sejumlah riwayat penyakit sejak pertama kali masuk tahanan. Salah satunya diabetes yang mengharuskannya rutin menggunakan suntikan insulin sebelum makan.
Kuasa Hukum: Putusan Bebas Murni
Di sisi lain, tim kuasa hukum Alamsyah yang terdiri dari Slamet Haryadi, Ruly Antoni, Aldo Pradana Putra, M. Imron Suhada, dan Suprio dari Kantor Hukum Slamet Har & Partners Way Kandis menyambut baik putusan majelis hakim.
Kuasa hukum juga menanggapi kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan dari jaksa penuntut umum. Mereka berpandangan putusan bebas murni yang dijatuhkan terhadap kliennya tidak membuka ruang bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.
“Ketika putusan bebas murni, itu tidak ada celah untuk ada upaya-upaya hukum termasuk yang dilakukan oleh penuntut umum. Penuntut umum nggak bisa lagi, sudah selesai,” kata Slamet Haryadi.
Tim kuasa hukum turut menyoroti adanya perbedaan pandangan di antara majelis hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan.
Menurut mereka, perbedaan tersebut terlihat dari pendekatan hakim dalam menguji dan memverifikasi alat bukti serta fakta yang terungkap selama persidangan.
Dengan vonis bebas tersebut, Ahmad Alamsyah kini dapat kembali berkumpul bersama keluarga setelah hampir 11 bulan menjalani proses penahanan dalam perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara senilai Rp2,9 miliar. (Puji/Ridho)
