Tulang Bawang, Kabarlampung.co – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan SPBU milik pemerintah daerah di Kabupaten Tulang Bawang memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang menetapkan dan menahan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tulang Bawang Jaya Perseroda, Novi Marzani, dalam perkara dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Penahanan tersebut menjadi perkembangan serius dalam pengusutan kasus pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik BUMD. Penyidik menduga terdapat upaya memengaruhi saksi hingga menghilangkan barang bukti untuk menghambat proses penegakan hukum.
Fakta baru itu terungkap setelah penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) memeriksa barang bukti elektronik hasil penggeledahan sebelumnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulang Bawang, Ronald Ritonga, membenarkan penetapan tersangka sekaligus penahanan Novi Marzani. Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Menggala selama 20 hari ke depan.
“Setelah kami menemukan fakta hukum baru, yaitu adanya upaya dari tersangka untuk memengaruhi saksi dan menghilangkan barang bukti, kami menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait dugaan perintangan penanganan perkara,” ujar Ronald, Kamis (12/11/2026).
Ronald menegaskan, penggeledahan yang dilakukan penyidik bukan sekadar prosedur formalitas. Pemeriksaan barang bukti elektronik justru membuka petunjuk baru yang mengarah pada dugaan upaya menghambat penyidikan perkara korupsi SPBU.
“Penggeledahan itu bukan sekadar seremonial. Setelah mendapatkan barang bukti elektronik, alhamdulillah kami memperoleh titik terang. Dari situ ditemukan fakta hukum baru mengenai dugaan upaya memengaruhi saksi dan menghilangkan barang bukti,” tegasnya.
Penyidikan Korupsi SPBU Bergulir Sejak 2022
Perkara ini berawal dari penyidikan dugaan korupsi pengelolaan SPBU Nomor 24.345.107 milik PT Tulang Bawang Jaya Perseroda yang telah ditangani Kejari Tulang Bawang sejak Januari 2022.
Temuan dugaan perintangan penyidikan kemudian mendorong kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada Senin (9/11/2026). Penyidikan tersebut secara khusus diarahkan untuk mengusut dugaan tindakan menghalangi proses hukum dalam perkara pokok.
Ronald berharap penahanan tersangka dapat memperlancar proses penegakan hukum, termasuk penyelesaian perkara dugaan korupsi pengelolaan SPBU yang menjadi perkara utama.
“Mudah-mudahan dengan ditahannya tersangka, penanganan perkara ini menjadi lebih mudah dan tindak pidana pokoknya dapat segera ditangani serta dilanjutkan ke tahap pemberkasan,” harapnya.
Kajari juga menegaskan, dugaan perintangan penyidikan merupakan tindak pidana tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara tersebut nantinya akan diproses melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ia sekaligus menegaskan bahwa penahanan Novi saat ini berkaitan dengan dugaan perintangan penyidikan, bukan berarti dugaan korupsi dalam perkara pokok telah terbukti secara hukum.
Sementara itu, Novi Marzani membantah keras tuduhan tindak pidana korupsi yang dialamatkan kepadanya. Bantahan tersebut merupakan bagian dari hak hukum tersangka yang harus dihormati selama proses peradilan berlangsung.
Kini, penyidikan perkara perintangan hukum dan pengusutan dugaan korupsi pengelolaan SPBU menjadi dua perkara yang menjadi perhatian publik. Kejaksaan dituntut menuntaskan keduanya secara transparan dan profesional agar seluruh fakta hukum terungkap di persidangan. (Puji)
