
Tulang Bawang, Kabarlampung.co – Aksi unjuk rasa Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang di halaman Kantor Bupati Tulang Bawang, Rabu (18/11/2026), berlangsung panas dan berujung ricuh. Massa membakar ban, menggotong keranda mayat, hingga terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan massa terhadap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Mereka menilai berbagai persoalan masyarakat, mulai dari tuntutan pemakzulan Bupati Qodratul Ikhwan hingga sengketa lahan warga dengan perusahaan, tak kunjung mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Suasana semakin memanas ketika tidak satu pun pejabat pemerintah daerah maupun perwakilan Bupati keluar menemui massa untuk menerima aspirasi mereka.
Sebagai bentuk protes, demonstran membakar ban dan menggotong keranda yang menjadi simbol matinya hati nurani para elite daerah. Aksi saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian pun tidak terhindarkan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Andika, menegaskan bahwa tuntutan pemakzulan Bupati Qodratul Ikhwan merupakan salah satu agenda utama dalam demonstrasi tersebut.
Menurutnya, massa menilai kepemimpinan Bupati selama ini tidak responsif terhadap keluhan masyarakat. Selain itu, persoalan sengketa lahan antara warga dan perusahaan yang berlarut-larut dinilai belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
“Kami memasukkan berkas ke DPRD untuk pemakzulan Bupati. Salah satu persoalannya terkait tindak pidana korupsi, kemudian tuntutan soal mobil dinas yang tidak transparan keberadaannya. Ini sudah empat kali kami melakukan aksi, tetapi tidak pernah ditanggapi Bupati,” tegas Andika.
Massa juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat. Tidak adanya pejabat yang menemui demonstran semakin memicu kekecewaan peserta aksi.
Sementara itu, Wakapolres Tulang Bawang Kompol Dade mengatakan, pihaknya menerjunkan ratusan personel gabungan, termasuk bantuan personel dari Polda Lampung, untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Pengamanan dilakukan guna mengantisipasi gangguan keamanan sekaligus memastikan penyampaian aspirasi masyarakat tetap berlangsung aman dan kondusif.
Meski situasi sempat memanas, aparat kepolisian berupaya meredam ketegangan agar kericuhan tidak meluas.
Aksi ini kembali menyoroti persoalan serius terkait komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketika tuntutan warga berulang kali disuarakan, publik tentu menunggu bukan sekadar pengamanan demonstrasi, melainkan jawaban dan langkah konkret dari pemerintah daerah. (Sulistiono)









