Aceh Tamiang – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke lokasi hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), menyingkap ironi antara narasi percepatan pemulihan dan realitas di lapangan. Di tengah klaim keberhasilan pembangunan oleh BUMN Karya, ratusan warga terdampak masih harus bertahan dalam ketidakpastian tempat tinggal.
Dari total 600 unit huntara yang direncanakan pemerintah, hingga awal Januari 2026 baru 198 unit yang rampung dibangun, atau kurang dari sepertiga target. Padahal, pembangunan disebut telah dimulai sejak 24 Desember 2025 dan terus diklaim berjalan cepat dengan konsep modular.
Presiden Prabowo yang didampingi sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan BUMN meninjau langsung kawasan huntara di Jalan Banda Aceh–Medan, Kecamatan Karang Baru.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi percepatan pembangunan yang dilakukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan BUMN Karya, termasuk Hutama Karya.
Namun di balik apresiasi tersebut, fakta di lapangan menunjukkan pemulihan masih jauh dari tuntas, sementara warga terdampak membutuhkan kepastian hunian layak secepatnya. Transisi dari fase darurat ke pemulihan yang digaungkan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Presiden meminta agar koordinasi antar lembaga diperketat dan layanan dasar seperti sekolah serta puskesmas segera difungsikan kembali.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemulihan sosial masih tertinggal dibanding pembangunan fisik yang kerap dipamerkan dalam agenda seremonial.
Huntara yang dibangun disebut telah memenuhi standar minimum BNPB dan dilengkapi fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dapur umum, hingga mushola.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai jadwal penyelesaian sisa 402 unit serta mekanisme distribusi hunian bagi warga terdampak.
Keterlibatan sejumlah BUMN Karya, termasuk Hutama Karya, diklaim sebagai wujud kehadiran negara. Meski demikian, publik menunggu lebih dari sekadar klaim dan seremoni: kejelasan target waktu, transparansi anggaran, dan jaminan kualitas hunian menjadi tuntutan utama.
Di tengah bencana yang memaksa warga kehilangan rumah dan mata pencaharian, percepatan pembangunan huntara seharusnya tidak berhenti pada angka dan pujian pejabat, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Tanpa penyelesaian menyeluruh, kunjungan pejabat berisiko sekadar menjadi simbol, sementara pemulihan nyata berjalan tertatih.(*)
