Lampung Utara, Kabarlampung.co – Alih-alih menjadi solusi di era digital, sistem antrean online melalui Mobile JKN (MJKN) di RSUD Ryacudu Kotabumi justru berubah menjadi simbol kegagalan manajemen pelayanan. Program yang seharusnya memangkas antrean panjang itu, di lapangan tak lebih dari formalitas tanpa fungsi.
Fakta yang terjadi jauh dari harapan. Nomor antrean digital yang diperoleh pasien kerap diabaikan. Petugas tetap menjalankan pola manual yang semrawut, memicu kekacauan dan ketidakadilan layanan. Pasien yang datang lebih awal justru harus menunggu tanpa kepastian, sementara yang datang belakangan bisa dilayani lebih dulu.
Kondisi ini memicu gelombang kekecewaan. Harapan masyarakat terhadap pelayanan cepat dan transparan runtuh oleh sistem yang tidak berjalan. Digitalisasi yang digembar-gemborkan justru menjadi “pajangan” tanpa implementasi nyata.
Masalah tak berhenti di situ. Pelayanan dasar pun ikut tercoreng. Di bagian farmasi, pasien dibuat tercengang karena obat diberikan tanpa kantong plastik. Situasi ini bukan sekadar kelalaian kecil, tetapi mencerminkan buruknya standar pelayanan.
“Iya bang, emang beda di sini, enggak kayak rumah sakit lain. Padahal saya sudah daftar online, kok malah enggak dipanggil-panggil,” cetus Maria dengan nada kecewa saat ditemui di lokasi. Rabu (15/4/2026).
Hal senada dialami Ronal. Meski memegang nomor antrean awal dari aplikasi, ia harus gigit jari melihat pasien lain yang datang belakangan justru dilayani lebih dulu.
“Saya dapat antrean nomor 2 di MJKN, tapi ini sudah delapan pasien lewat kok belum dipanggil juga. Apa gunanya daftar online kalau tidak sesuai antrean” keluh Ronal.
Rumah sakit milik pemerintah daerah yang seharusnya menjadi rujukan utama justru gagal memenuhi kebutuhan paling mendasar pasien. Ketiadaan kantong plastik untuk obat menjadi ironi, memperlihatkan lemahnya manajemen logistik hingga ke hal paling sederhana.
Fenomena ini mempertegas adanya degradasi layanan yang serius. Dari sistem antrean digital yang tak berfungsi, hingga pelayanan farmasi yang minim standar, semuanya mengarah pada satu kesimpulan: manajemen RSUD Ryacudu sedang bermasalah.
Direktur RSUD Ryacudu, Cholif Paku Alamsyah, mengakui adanya kendala. Ia menyebut sistem rumah sakit memang belum sepenuhnya terintegrasi dengan Mobile JKN dan masih mengalami kekurangan tenaga.
Namun, alasan tersebut dinilai tidak cukup. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, kegagalan integrasi sistem dan lemahnya manajemen SDM seharusnya sudah diantisipasi sejak awal, bukan dijadikan pembenaran atas buruknya layanan.
“Betul, itu sedang kami upayakan agar terkoneksi. Kami telah mendatangkan teknisi, selain kendala sistem adanya masalah kla lainnya seperyi kekurangan petugas, kata Cholif.
Lebih jauh, persoalan di RSUD Ryacudu bukan hal baru. Keluhan masyarakat terus berulang, mulai dari ketersediaan obat yang sering kosong hingga kasus hilangnya alat radiologi yang hingga kini belum jelas ujungnya. Semua ini memperpanjang daftar rapor hitam rumah sakit kebanggaan daerah tersebut.
Masyarakat kini menagih keseriusan pemerintah daerah di Lampung Utara. Perbaikan tidak bisa lagi sebatas janji atau langkah tambal sulam. Dibutuhkan evaluasi total dan perombakan menyeluruh terhadap sistem serta manajemen rumah sakit.
Jika tidak ada langkah konkret dan tegas, maka status RSUD Ryacudu sebagai rumah sakit rujukan hanya akan menjadi label kosong, sekadar klaim tanpa kualitas. (*)
