Lampung Utara, Kabarlampung.co — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Jalan Lintas Tengah Sumatera, tepatnya di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara, dikeluhkan para sopir. Aktivitas yang disebut berlangsung siang hingga malam hari itu justru dinilai memperparah kemacetan di ruas jalan yang tengah diperbaiki.
Pantauan dilokasi, Sabtu, (15/8/2026), Para sopir mengaku harus mengeluarkan uang kepada sejumlah orang yang berada di lokasi dan diduga mengatur arus kendaraan secara swadaya.g Ironisnya, aktivitas tersebut disebut berlangsung tanpa pengawasan petugas resmi. Kondisi ini membuat jalur yang seharusnya diatur untuk memperlancar lalu lintas justru menjadi titik kemacetan baru.
Tedi, sopir asal Liwa yang mengangkut komoditas bawang dari Lampung Barat, mengaku kerap dimintai uang ketika melintas, terutama pada malam hari. Menurutnya, jika tidak memberikan uang, sejumlah oknum tersebut bisa bersikap keras. Pada siang hari, nominalnya disebut lebih fleksibel.
” Gegara macet, telat sampai barangnya. Sering dipotong uang jalan, dan dimarahin bos, ” Keluh Tedi.
Keluhan serupa disampaikan Koko, kenek kendaraan pengangkut barang dari Bandar Lampung. Ia menyebut antrean kendaraan di kawasan tersebut dapat berlangsung hingga sekitar satu jam. Bahkan, ketika sebagian sopir tidak bersedia memberikan uang, situasi di lapangan disebut berpotensi memanas.
” Ada yang tukang minta-minta duit, kalo enggak dikasih sering marah-marah, ” Kesalnya.
Persoalan tidak berhenti pada pungutan. Antrean kendaraan dilaporkan dapat mengular hingga dua bahkan tiga kilometer, terutama di sekitar Kampung Induk Blambangan dan kawasan dekat pabrik singkong. Sopir harus menunggu lama untuk melintas, sementara keterlambatan pengiriman berpotensi berujung pada komplain dari perusahaan maupun pelanggan.
Padil, sopir ekspedisi, juga mengeluhkan kondisi tersebut. Menurut para sopir, keberadaan banyak orang yang mengatur kendaraan justru membuat arus semakin tidak teratur. Sebagian pengemudi bahkan memilih tidak membayar karena merasa pungutan serupa terus terjadi hampir setiap hari.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika pengaturan lalu lintas di lokasi merupakan bagian dari penanganan pekerjaan jalan, mengapa pengendalian arus tidak sepenuhnya dilakukan petugas yang berwenang? Terlebih, para sopir menyebut perusahaan telah mengeluarkan biaya untuk jasa pengaturan lalu lintas selama proses pekerjaan berlangsung.
Kemacetan juga dikhawatirkan tidak hanya merugikan kendaraan ekspedisi. Ambulans yang membawa pasien, kendaraan masyarakat, hingga pengguna jalan lainnya berpotensi ikut terdampak ketika antrean kendaraan semakin panjang.
Para sopir berharap Polres Lampung Utara dan instansi terkait turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Mereka meminta dugaan pungli ditindak apabila terbukti, sekaligus memastikan pengaturan lalu lintas dilakukan secara resmi, transparan, dan benar-benar untuk kepentingan kelancaran pengguna jalan.
Jangan sampai jalan yang sedang diperbaiki untuk memperlancar mobilitas justru berubah menjadi ladang pungutan dan sumber kemacetan baru. Perbaikan jalan semestinya memangkas hambatan perjalanan, bukan menambah beban bagi sopir yang setiap hari menggantungkan penghasilan di jalan. (Vijay)
