Solo, Kabarlampung.co – Persoalan ruang fiskal pemerintah kota menjadi sorotan dalam Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana di House of Danar Hadi, Solo, Kamis (3/9/2026).
Forum yang mempertemukan para wali kota dari berbagai daerah itu membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi pemerintah kota, mulai dari kapasitas fiskal hingga tantangan pelayanan publik.
Salah satu isu yang mengemuka adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
APEKSI mendorong pemerintah pusat menyempurnakan skema Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih mempertimbangkan karakter wilayah, kapasitas fiskal, beban pelayanan, serta kebutuhan masing-masing daerah.
APEKSI juga menyoroti perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk penataan belanja pegawai dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tidak kehilangan ruang fiskal untuk menjaga kualitas pelayanan masyarakat sekaligus menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
Melalui forum APEKSI, aspirasi pemerintah kota dihimpun untuk menjadi bahan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Harapannya, kebijakan nasional dapat lebih selaras dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan riil masing-masing daerah.
Kehadiran Eva Dwiana dalam forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah kota menyuarakan kepentingan daerah dalam pembahasan kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal dan pelayanan publik. (Ridho/Puji)
