Lampung Selatan, Kabarlampung.co – Polemik proyek panas bumi (geothermal) di Lampung Selatan kembali menjadi sorotan. Minimnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik dari pihak pengelola proyek dinilai menjadi salah satu pemicu kegelisahan masyarakat hingga memantik perdebatan di kalangan mahasiswa.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Lampung Selatan. Forum ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi sekaligus membahas persoalan strategis daerah yang membutuhkan kejelasan dan penyelesaian berbasis kajian akademik.
Hadir dalam diskusi tersebut Ketua DPW Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Lampung, Ahmad Naufal A. Caya, yang juga menjabat Direktur Pusat Studi Komunikasi dan Kebijakan Publik.
Naufal menilai, polemik proyek geothermal tidak cukup disikapi melalui perdebatan pro dan kontra. Persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana keterbukaan informasi dilakukan, bagaimana dampak proyek dijelaskan kepada masyarakat, serta apakah manfaatnya benar-benar dapat dirasakan warga.
“Secara logika dan dari sisi kebijakan publik, saya memandang pasti ada sumbatan informasi publik serta minimnya komunikasi publik dari pihak PT Rajabasa Supreme Energy (RSE). Jika ada keterbukaan informasi Amdal secara komprehensif, tentu tidak akan menimbulkan perdebatan seperti ini,” ujar Naufal.
Menurutnya, keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan komunikasi yang transparan menjadi bagian penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. Tanpa penjelasan yang memadai, ruang publik berpotensi dipenuhi pertanyaan dan perbedaan persepsi yang sulit dijembatani.
Ia menegaskan, persoalan proyek geothermal harus ditelaah secara menyeluruh melalui kajian akademik, termasuk mengidentifikasi titik-titik persoalan yang memicu penolakan atau kekhawatiran masyarakat.
Sebaliknya, apabila proyek tersebut dinilai membawa manfaat, pemerintah dan pengelola harus mampu menjelaskan secara terbuka bentuk manfaat, potensi dampak, serta mekanisme perlindungan masyarakat di sekitar wilayah proyek.
Mahasiswa Minta Dialog Langsung Dengan Bupati
Tak hanya membahas polemik geothermal, diskusi tersebut juga menghasilkan aspirasi agar mahasiswa mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Bupati Lampung Selatan.
Naufal merespons positif keinginan tersebut. Ia mengaku telah menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada kepala daerah dan menyebut Bupati bersedia membuka ruang dialog.
“Sudah kita sampaikan ke Pak Bupati dan beliau berkenan. Nanti sesegera mungkin kita atur agar dibuka ruang secara terbuka bagi adik-adik mahasiswa,” jelasnya.
Meski demikian, pelaksanaan dialog akan diatur dengan melibatkan perwakilan secara proporsional agar pembahasan berlangsung fokus, terarah, dan tidak melebar dari substansi persoalan.
Naufal memastikan aspirasi dan catatan mahasiswa dalam diskusi publik tersebut akan dibawa ke forum dialog bersama pemerintah daerah.
Kini, keterbukaan informasi dan realisasi ruang dialog menjadi hal yang dinantikan mahasiswa. Forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi mampu menghasilkan penjelasan yang transparan serta langkah konkret untuk menjawab kegelisahan masyarakat terkait proyek geothermal di Lampung Selatan. (Gelly)
