Lampung Utara, Kabarlampung.co – Putusan mengejutkan mewarnai persidangan perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Ahmad Alamsyah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) sekaligus mantan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Lampung Utara, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Senin malam (9/11/2026).
Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Ahmad Alamsyah dengan hukuman delapan tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti sebesar Rp335 juta. Namun, majelis hakim justru menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsidair.
Persidangan dipimpin Hakim Ketua Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., didampingi hakim anggota Ayanet Yulius, S.H., M.Kn., dan Heri Hartanto, S.H., M.H. Sementara itu, Elva Handayani, S.H., M.H., bertugas sebagai Panitera Pengganti.
Sidang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan baru berakhir pukul 22.00 WIB. Dalam rangkaian persidangan tersebut, majelis hakim membacakan putusan terhadap tiga terdakwa dalam perkara yang sama.
Kuasa hukum Ahmad Alamsyah, Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum., dan Tim menyebut kliennya dinyatakan bebas murni dari seluruh dakwaan yang diajukan jaksa.
“Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair. Dengan demikian, diputuskan bebas murni,” terang Slamet Haryadi.
Majelis hakim juga memerintahkan JPU segera mengeluarkan Ahmad Alamsyah dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) setelah putusan diucapkan.
Selain itu, hakim memerintahkan pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya seperti sediakala sebelum terseret perkara hukum tersebut.
“Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan terdakwa setelah putusan ini diucapkan,” demikian salah satu poin amar putusan majelis hakim.
Dua Terdakwa Lainnya Dikabarkan Divonis Berat
Berbeda dengan Ahmad Alamsyah yang dinyatakan bebas, dua terdakwa lainnya, yakni Isman Efrilian, mantan Bendahara Pengeluaran, dan Fahruk, mantan Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Lampung Utara, berdasarkan informasi sementara yang dihimpun disebut menghadapi putusan pidana penjara cukup berat.
Informasi sementara menyebut Isman Efrilian dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dengan kewajiban membayar uang pengganti lebih dari Rp500 juta.
Sementara Fahruk dikabarkan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara dengan uang pengganti lebih dari Rp1,8 miliar.
Keduanya juga diperkirakan dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp500 juta.
Namun, angka hukuman penjara, uang
pengganti, dan denda terhadap Isman maupun Fahruk tersebut masih berdasarkan informasi sementara yang dihimpun hingga berita ini diturunkan. Rincian amar putusan ketiganya masih perlu dipastikan melalui salinan putusan atau konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Perkara Kerugian Negara Rp2,9 Miliar
Ketiga mantan pejabat tersebut sebelumnya terseret perkara dugaan penyimpangan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diuraikan dalam persidangan, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,9 miliar.
Dalam tuntutan sebelumnya, JPU meminta Fahruk dihukum sembilan tahun penjara, sedangkan Isman Efrilian dituntut delapan tahun penjara. Ahmad Alamsyah sendiri dituntut delapan tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti Rp335 juta.
Putusan terhadap Ahmad Alamsyah kini memastikan dirinya bebas dari seluruh dakwaan yang diajukan JPU. Sementara itu, hasil putusan terhadap Isman Efrilian dan Fahruk masih menunggu kepastian melalui konfirmasi resmi.
Berita sebelumnya : Tiga Mantan Pejabat Lampung Utara di Tuntut 8-9 Tahun
Perbedaan hasil putusan ketiga terdakwa dalam perkara dengan nilai kerugian negara miliaran rupiah ini menjadi perhatian tersendiri dalam proses penegakan hukum kasus korupsi anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara. (Adi)
