Bandarlampung, Kabarlampung.co – Vonis bebas mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Utara, Ahmad Alamsyah, dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara tahun anggaran 2022 senilai Rp2,9 miliar, mendapat perhatian serius dari pihak kejaksaan.
Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Derry Gusman, menegaskan pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang. Namun, kejaksaan menyoroti adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari salah satu anggota majelis hakim dalam putusan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Derry usai sidang pembacaan putusan terhadap Ahmad Alamsyah di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (9/11/2026) malam.
Menurut Derry, putusan tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada pimpinan Kejati Lampung untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Kami akan melaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya,” kata Derry.
Ia mengatakan, pihaknya juga akan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum majelis hakim, termasuk mencermati perbedaan pendapat yang muncul dalam persidangan.
Adanya dissenting opinion tersebut menjadi salah satu perhatian kejaksaan dalam menentukan sikap terhadap putusan yang membebaskan terdakwa.
Vonis Bebas Tak Bulat
Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang yang diketuai Firman Khadafi Tjindarbumi menyatakan Ahmad Alamsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsider jaksa penuntut umum (JPU).
Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan agar Ahmad Alamsyah segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan). Majelis hakim juga memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa seperti sediakala.
Namun, putusan bebas tersebut tidak diambil secara bulat. Salah satu anggota majelis hakim menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.
Fakta inilah yang menjadi perhatian kejaksaan. Sebab, di tengah putusan yang membebaskan terdakwa, terdapat pandangan berbeda dari salah satu hakim yang turut memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Ahmad Alamsyah sendiri menyambut putusan itu dengan rasa syukur. Ia mengaku bersyukur atas hasil persidangan dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa serta dukungan selama menjalani proses hukum.
“Alhamdulillah dengan semua ini, dan ini semua berkat doa semua. Terima kasih atas putusan ini,” ujarnya.
Dua Terdakwa Lainnya Dihukum Berat
Berbeda dengan Ahmad Alamsyah, dua terdakwa lainnya dalam perkara yang sama justru dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.
Faruk, mantan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan DPRD Lampung Utara, divonis sembilan tahun penjara. Ia juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp1,8 miliar.
Sementara Isman, Bendahara Pengeluaran, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti sebesar Rp582 juta.
Perbedaan hasil putusan terhadap ketiga terdakwa tersebut menjadi catatan penting dalam perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara senilai Rp2,9 miliar.
Sementara itu, kuasa hukum Ahmad Alamsyah, Slamet Haryadi bersama tim dari Kantor Hukum Slamet Har & Partners, menyatakan putusan tersebut merupakan kemenangan setelah enam bulan memperjuangkan pembelaan kliennya.
Slamet menilai fakta-fakta persidangan tidak membuktikan adanya niat jahat (mens rea), kesengajaan, maupun kesepakatan bersama (meeting of minds) untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Pihaknya juga menyatakan akan segera berkoordinasi untuk mengurus pembebasan Ahmad Alamsyah dari tahanan.
Baca Juga : Dituntut 8 Tahun, Mantan Sekwan Lampung Utara Divonis Bebas
Kini, perhatian tertuju pada sikap resmi Kejati Lampung setelah menerima laporan dan mengkaji pertimbangan putusan tersebut. Apakah kejaksaan akan mengambil langkah hukum lanjutan atau menerima putusan bebas itu, masih menunggu keputusan pimpinan dan hasil kajian tim penuntut umum. (Adi)
