Mesuji, Kabarlampung.co – Skandal dugaan perselingkuhan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mesuji terus menjadi sorotan. Pasangan yang digerebek warga saat diduga sedang berbuat mesum di salah satu kantor pemerintahan pada Selasa malam (12/5/2026), disebut telah lama menjalin hubungan terlarang.
Ironisnya, keduanya diketahui sama-sama telah memiliki pasangan sah. Oknum pria berinisial AD diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. Sementara wanita berinisial R merupakan pegawai PPPK paruh waktu di Dinas Koperindag Mesuji.
Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, hubungan keduanya disebut telah berlangsung lebih dari empat tahun dan kerap menjadi perbincangan di lingkungan kantor.
“Sudah lama hubungan mereka itu, mungkin sekitar empat tahun lebih. Sering berduaan di kantor kalau lagi sepi,” ujar sumber tersebut, Rabu (13/5/2026).
Tak hanya itu, AD juga disebut pernah emosi saat ditegur rekan kerja karena sering berduaan dengan R di ruang kantor. Bahkan, ia diduga meluapkan amarah dengan merusak fasilitas kantor yang merupakan aset negara.
“Pernah ditegur, tapi Pak AD marah-marah sampai gunting kabel dispenser dan nendang kursi sama meja,” ungkapnya.
Sumber itu juga menyebut, hubungan keduanya kini sudah tak lagi ditutupi. Mereka disebut kerap pergi dan pulang bersama secara terang-terangan di lingkungan Pemkab Mesuji.
“Sekarang sudah nggak sembunyi-sembunyi lagi, sering bareng ke mana-mana,” tambahnya.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Mesuji, IPDA Tata Subrata mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan perselingkuhan tersebut.
“Belum monitor sudah ada laporan atau belum soal penggerebekan dugaan selingkuh semalam. Nanti dikabari ya,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Diketahui, penggerebekan dilakukan puluhan warga sekitar pukul 21.30 WIB di salah satu kantor pemerintahan di Kabupaten Mesuji. Kasus ini pun memicu sorotan publik lantaran melibatkan aparatur pemerintahan dan dugaan penyalahgunaan fasilitas kantor. (*)
