Lampung Selatan, Kabarlampung.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dengan memperkuat sinergi lintas sektor serta mengoptimalkan program berbasis data terpadu. Langkah tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2026 yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (23/6/2026).
Rakor dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, serta dihadiri kepala perangkat daerah, instansi vertikal, dan mitra pembangunan.
Dalam arahannya, Tri mengungkapkan angka kemiskinan di Lampung Selatan pada 2025 tercatat 12,05 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem berada di angka 0,60 persen. Meski menunjukkan tren penurunan, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung maupun nasional.
Karena itu, Tri meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahun 2026. Ia menegaskan setiap program harus memberikan dampak nyata, terukur, dan langsung dirasakan masyarakat.
Tri juga menekankan pentingnya pemutakhiran serta validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran seluruh program bantuan. Menurutnya, penggunaan data yang akurat menjadi kunci agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Selain itu, Tri menyoroti rendahnya realisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan yang hingga Triwulan I Tahun 2026 baru mencapai kisaran 14 hingga 19 persen. Ia meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II agar target pembangunan dan penurunan kemiskinan tidak meleset.
“Kita harus memastikan setiap program yang dilaksanakan memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pengurangan kemiskinan, bukan sekadar memenuhi target realisasi anggaran,” tegas Tri.
Ia juga mengarahkan agar program pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial diintegrasikan dengan DTSEN sehingga seluruh intervensi pemerintah berjalan selaras, efektif, dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas data, serta mengakselerasi program-program strategis guna menekan angka kemiskinan dan mewujudkan Lampung Selatan yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing. (Gelly)
