Bandarlampung, Kabarlampung.co – Safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Kota Bandarlampung diwarnai aksi penolakan. Puluhan massa yang didominasi perempuan mengenakan pakaian hitam menggelar demonstrasi di Bundaran Adipura, Sabtu (27/6/2026), sembari menyuarakan kritik terhadap sejumlah isu yang mereka kaitkan dengan pemerintahan Jokowi.
Massa yang datang menggunakan satu unit mobil komando dan tiga armada bus itu berencana melakukan long march menuju Gedung Rimbawan, lokasi digelarnya Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Bandarlampung yang dijadwalkan dihadiri Jokowi.
Koordinator aksi, Gunawan Parikesit, mengatakan Bundaran Adipura dipilih sebagai titik kumpul sebelum massa bergerak menuju Gedung Rimbawan yang berjarak sekitar 700 meter.
“Orang yang kita tolak, Jokowi, ada di Gedung Rimbawan. Kita akan bergerak ke sana,” ujar Gunawan saat berorasi dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, Gunawan menilai berbagai kebijakan yang lahir selama dua periode pemerintahan Jokowi belum mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat. Ia menyebut sejumlah kebijakan justru dinilai membebani rakyat dan memicu ketimpangan.
Sementara itu, perwakilan Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML), Merry, menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi dasar aksi. Di antaranya persoalan penegakan hukum, dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada sejumlah peristiwa masa lalu, termasuk insiden KM 50 dan kerusuhan pasca-Pemilu 2019 di sekitar Kantor Bawaslu RI.
FSML juga kembali menyinggung polemik mengenai ijazah Jokowi yang menurut mereka masih menjadi perdebatan di ruang publik.
“Kami menyayangkan mengapa Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya secara langsung kepada publik. Jika dilakukan secara terbuka, kami menilai polemik ini dapat segera diakhiri,” kata Merry.
Selain itu, massa mempertanyakan tujuan safari politik yang dilakukan Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mereka berpendapat berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik semestinya mendapat penjelasan dan penyelesaian terlebih dahulu.
Hingga aksi berlangsung, demonstrasi berjalan di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Belum ada tanggapan dari pihak Jokowi maupun panitia Rakorda PSI terkait tuntutan yang disampaikan massa. (Puji)
