Lampung Utara, Kabarlampung.co – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, Senin (29/6/2026). Mereka menagih realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara sekaligus menolak rencana pemerintah daerah mengajukan pinjaman Rp 150 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 14 tuntutan yang terdiri dari lima isu nasional dan sembilan isu daerah. Selain menyoroti kondisi infrastruktur, kemiskinan, hingga reformasi birokrasi, massa juga mempertanyakan rencana penambahan utang daerah yang dinilai belum mendesak.
Ketua Umum IMM Lampung Utara M Alfansa Yusuf mengatakan, pemerintah seharusnya menyelesaikan persoalan utang daerah yang telah ada sebelum kembali mengajukan pinjaman baru.
“Persoalan utang yang lama belum selesai, sekarang justru ingin menambah pinjaman lagi. Kami yang nantinya akan menanggung dampaknya. Hari ini kami datang untuk menagih janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat,” kata Alfansa dalam orasinya.
Menurut Alfansa, aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang kini memasuki tahun kedua kepemimpinan Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli.
Ia menilai sejumlah persoalan mendasar, seperti infrastruktur, kemiskinan, hingga tata kelola birokrasi, belum menunjukkan perubahan yang signifikan.
“Kajian infrastruktur yang kami lakukan bukan hal yang mudah. Ini sudah masuk tahun kedua, tapi kami melihat progresnya belum terlihat. Kami datang bukan hanya mengkritik, tetapi juga membawa kajian dan solusi,” ujarnya.
Selain menolak rencana pinjaman daerah, IMM juga mendesak Pemkab menstabilkan harga bahan pokok, mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten, mempercepat perbaikan infrastruktur, menekan angka putus sekolah, hingga mempercepat reformasi birokrasi dan transformasi digital.
Menanggapi tuntutan itu, Wakil Bupati Lampung Utara Romli mengatakan seluruh kritik yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan. Membangun daerah tidak bisa dilakukan secara instan, semua membutuhkan proses dan tahapan,” kata Romli.
Romli menjelaskan program pembangunan yang saat ini berjalan merupakan hasil perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya. Ia pun memastikan sejumlah program prioritas akan direalisasikan secara bertahap.
“Membangun itu tidak seperti makan cabai. Kalau sampai akhir tahun program yang sudah direncanakan tidak berjalan, silakan sampaikan bahwa janji kami tidak benar,” ujarnya.
Romli juga memastikan Pemkab Lampung Utara akan mengundang perwakilan IMM untuk berdiskusi mengenai capaian pembangunan, termasuk program yang sedang dan akan dijalankan pemerintah daerah. (Ridho)
