Lampung Timur, Kabarlampung.co – Konflik antara warga dan pihak SMAN 1 Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, memanas. Sejumlah warga di Kecamatan Labuhan Ratu menutup total akses jalan menuju sekolah sebagai bentuk protes setelah anak-anak mereka gagal diterima pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Aksi tersebut dipicu kekecewaan warga yang menilai sekolah mengabaikan komitmen awal saat berdirinya SMAN 1 Labuhan Ratu. Menurut warga, sekolah dibangun di atas lahan hibah yang diberikan masyarakat dengan harapan anak-anak di lingkungan sekitar mendapat prioritas mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.
Harapan itu pupus pada tahun ajaran baru ini. Berdasarkan keterangan warga, sedikitnya tiga calon siswa yang tinggal di lingkungan ring satu sekolah dinyatakan tidak lolos seleksi PPDB, meski rumah mereka hanya berjarak sekitar 20 hingga 50 meter dari gerbang sekolah.
Kondisi tersebut memicu kemarahan warga karena dinilai tidak sejalan dengan semangat hibah tanah yang dahulu diberikan secara sukarela demi memudahkan akses pendidikan bagi generasi penerus di wilayah tersebut.
Kekecewaan warga semakin bertambah setelah muncul kebijakan yang disebut melarang masyarakat sekitar menggelar berbagai aktivitas di masjid yang berada di lingkungan sekolah.
Tak hanya memblokade jalan masuk, warga juga menutup saluran drainase pembuangan air milik sekolah yang melintasi lahan perkebunan mereka.
Salah seorang warga, Teguh, menegaskan pemblokiran dilakukan karena akses jalan tersebut berada di atas tanah milik warga, bukan jalan umum milik pemerintah.
“Kami berani menutup akses jalan menuju sekolah ini karena status tanah tersebut murni hak milik pribadi warga yang sengaja dibuka untuk akses jalan, bukan tanah milik pemerintah atau jalan umum. Kami hibahkan tanah untuk sekolah agar anak-anak dekat kalau sekolah, tapi kenyataannya regulasi sekarang justru menyingkirkan anak warga sini,” tegas Teguh.
Hingga berita ini diterbitkan, mediasi antara pihak SMAN 1 Labuhan Ratu dengan perwakilan warga belum menghasilkan kesepakatan. Situasi di lokasi masih berlangsung buntu.
Warga menyatakan akan tetap mempertahankan blokade jalan dan penutupan drainase hingga ada solusi konkret dari pihak sekolah terkait tuntutan mereka, termasuk kejelasan mengenai peluang atau prioritas bagi calon siswa yang berasal dari lingkungan penyangga sekolah. (*)
